suara alumni lgsp

upaya jurnalis sumbar menunjang good governance

Media yang Sehat Mendorong Otonomi Daerah yang Sehat

Padang, Agustus (Haluan)
‘Media yang Sehat Mendorong Otonomi Daerah yang Sehat’. Tema itu diangkat Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC) dan Research Triangle Institute (RTI) dalam sebuah seminar guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada birokrat pemerintah daerah tentang mekanisme kerja media massa.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program USAID-LGSP (Local Governance Support Program) yang dilaksanakan pada 60 kabupaten/kota dari 7 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan,” ujar Program Manager IMLPC Dyah Aryani P, seperti diungkapnya dalam siaran pers kepada Haluan, Senin (28/8).
Pada seminar yang akan digelar tanggal 31 Agustus 2006 itu, ‘dokter pers’ dari IMLPC akan memberikan kiat-kiat jitu kepada birokrat sebagai pejabat publik dalam berhadapan dengan media, agar kesalahan atau kekeliruan pemberitaan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, para birokrat akan diberikan ‘resep’ penyelesaian melalui mekanisme hak jawab atau hak koreksi.
“Sedangkan untuk institusi pers, ‘dokter pers’ dari IMLPC akan memberikan ‘resep’ ampuh bagaimana berhadapan dengan birokrat jika mereka (birokrat) melayangkan gugatan atau keberatan atas kesalahan atau kekeliruan pemberitaan yang dilakukan institusi pers,” ujar Dyah.
Beberapa tokoh dijadwalkan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, yaitu Gamawan Fauzi (Gubernur Sumbar), Leo Batubara (anggota Dewan Pers), Irwan Setyawan (Pemred Indo Pos), Indra J Piliang (Peneliti CSIS), Zenwen Pador (Forum Peduli Sumbar), Bambang Hermanto (Kabid Humas Polda Sumbar) dan Sutan Zaili Asril (PU Padang Ekspress).
“Gubernur Sumbar akan berbagi langsung dengan peserta seminar tentang pengalamannya secara pribadi maupun sebagai pejabat publik (saat menjabat Bupati Solok) yang pernah diberitakan secara keliru oleh media massa, serta kiat-kiatnya berhadapan dengan pers dalam kaitan fungsi pejabat publik memberikan layanan publik dan fungsi media sebagai alat kontrol,” kata Dyah.
(nov)

September 25, 2006 - Ditulis oleh lgsp | Berita | | 1 Komentar

1 Komentar »

  1. Jelas, secara media sebagai salah satu pilar demokrasi. No doubt about it. Hanya saja, “kuatnya” kearah mana, sebagai kontrol demokrasi kah? atau “pemain?’ Yang jelas salah satu ajaran yang saya ingat, jangan terima amplop!

    Komentar oleh Thamrin | September 25, 2006


Tinggalkan komentar

Anda harus Teridentifikasi untuk menuliskan komentar.